Dasar Hukum Tentang Kepemudaan. 12 tahun 2017 tentang kepemudaan. Dasar perundangan / hukum penggunaan alat pemadam.
Adapun dasar hukum penyusunan lkip dinas kepemudaan dan olahraga (dispora) kabupaten bandung tahun 2015: Peraturan daerah provinsi sulawesi selatan tentang pembangunan kepemudaan. Instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan egovernment.
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan Huruf B Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kepemudaan;.
Uud 1945 pasal 18 ayat (6); Kebersihasilan pembangunan daerah jawa barat tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, termasuk peran pemuda pada saat ini dan saat mendatang, untuk mengembangkan dan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,.
Bahwa Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Kepemudaan Di Daerah Maka.
Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik. Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah:
Dasar Perundangan / Hukum Penggunaan Alat Pemadam.
Dasar negara republik indonesia tahun 1945; Perda sumatera barat nomor 12 tahun. Berdasarkan pancasila dan undangundang dasar negara republik indonesia.
Keselamatan Kerja Yang Ada Hubungannya Dengan Kebakaran Telah Diatur Dalam Undang.
Dinas kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta pariwisata. Uu 40 tahun 2009 tentang kepemudaan adalah pengakuan sejarah perjuangan bangsa indonesia telah mencatat peran penting pemuda yang dimulai dari pergerakan. Uu cipta kerja mendefinisikan amdal sebagai kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup.
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara.
Organisasi kepemudaan sebagai organisasi masyarakat. Dalam hal ini, dasar hukum atributif meliputi uud 1945 pasal 18 ayat (6), uu 23/2014, dan uu pembentukan perda. Sumbar belum diketahui rio bayu sentosa.