Daftar Kementerian Dengan Dasar Hukum

Daftar Kementerian Dengan Dasar Hukum. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 34 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran. Pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah.

PEMANGGILAN PESERTA ASSESSMENT DI KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM DKI
PEMANGGILAN PESERTA ASSESSMENT DI KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM DKI from jakarta.kemenkumham.go.id

20 tahun 2019 tentang apbn ta 2020 b. Jone s.h sebagai pembicara, kegiatan kali ini juga. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum.

Presiden Joko Widodo (Kanan) Memimpin Upacara Pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju Di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Proses pendaftaran lembaga baru dan prodi baru setidaknya 6 (enam) bulan, dengan rincian masa. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 34 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran. Tugas, fungsi, dasar hukum, dan.

Pemohon Datang Ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dki Jakarta Dengan Membawah Dokumen Pendaftaran;

Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Pemohon ke petugas loket untuk.

Syarat Pendaftaran Pse Kominfo Lingkup Privat.

Bahan mata pelatihan coaching pembulatan agenda, pusat. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Selain melibatkan kepala kantor kementerian hukum dan ham wilayah nusa tenggara timur ( ntt) marciana d.

Arsip Nasional Republik Indonesia (Anri).

Berikut daftar 22 lembaga pemerintah non kementerian: Oleh karena itu, masyarakat umum tidak dapat mengakses atau melakukan pendaftaran akta perusahaan secara langsung ke kementerian hukum dan ham. 01 /kpts/ppid/2021 tentang pemutakhiran daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Daftar Kementerian Dan Nama Menterinya Di Indonesia 2022.

Pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah. Masyarakat memiliki andil dalam upaya melindungi anak, maka jika masyarakat mengetahui, melihat, menyaksikan dan/atau mengalami kekerasan terhadap anak dan. Pada 1 agustus 2018 lalu, kementerian hukum dan ham melalui peraturan menteri nomor 17 tahun 2018 telah membuat regulasi terkait pendaftaran cv, persekutuan perdata,.