Dasar Hukum Bojek Gugatan Ptun. Bersedia melaksanakan putusan ptun yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun gugatan yang dapat diajukan ke ptun adalah gugatan tata usaha negara.
Jual Buku DasarDasar Hukum Pidana Indonesia Penerbit Deepublish from penerbitbukudeepublish.com
Tindakan hukum badan/pejabat tata usaha negara dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis, dalam rangka. Pasal 1 angka 11uu 51/2009 mendefinisikan gugatan yang diajukan ke ptun sebagai. Isi gugatan terdiri dari yaitu:
Isi Gugatan Isi Gugatan Hukum Acara Ptun Diatur Dalam Pasal 56 Uu Ptun, Dan Hukum Acara Perdata Diatur Dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv.
Peradilan tata usaha negara merupakan salah satu lembaga pelaksanan kekuasaan kehakiman yang memberi keadilan bagi masyarakat dari. Ya, memo/plank dapat menjadi objek gugatan dalam ptun. Misalnya dalam perkara tata usaha negara no.
Pengajuan Gugatan Menurut Hukum Acara Ptun Di Atur Dalam Pasal 54 Uu Ptun, Hukum Acara Perdata Di Atur Dalam Pasal 118 Hir.
Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. Menyatakan batal atau tidak sah surat tanah no34/dc/2022. Bila memperhatikan subjek ptun di atas, dan berdasarkan pasal 53 ayat (1) jo pasal 1 angka 4 uu no.
Pasal 55 Uu Ptun Berbunyi, “Gugatan Dapat Diajukan Hanya Dalam Tenggang Waktu Sembilan Puluh Hari Terhitung Sejak Saat Diterimanya Atau Diumumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat.
Yang dimaksud dengan “sengketa tata usaha negara” adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau. Berdasarkan itu bahwa gugatan sama. Penggugat merasa memiliki kepentingan terhadap tanah hanya didasarkan pada.
Biasanya, Bagi Orang Atau Badan Hukum Perdata Yang Merasa Dirugikan Atas Keputusan Tersebut, Mengajukan Gugatan Tertulis Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun).
Pengadilan mana tempat pengajuan gugatan? Posted on april 23, 2022 12:32. (1) apabila tergugat lebih dari satu badan.
Gugatan Hanya Dapat Diajukan Oleh Orang Atau.
Adapun dasar hukum sebuah surat gugatan tanah yang juga sangat penting untuk diketahui, adalah putusan ma no. Hal ini ditegaskan dalam pasal 53 ayat (1) dimana ketentuan pasal ini menjadi dasar mengenai siapa yang bertindak sebagai subjek penggugat di peratun, yaitu orang atau badan. Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
