Dasar Hukum Bphtb Dan P2

Dasar Hukum Bphtb Dan P2. Sekilas bphtb (bea) ini mirip dengan pbb (pajak bumi dan bangunan). Disebutkan bahwa dasar pengenaan bphtb adalah nilai perolehan obyek pajak.

Dasar Hukum Bapelkes from bapelkes.kaltimprov.go.id

Berdasarkan ketentuan di atas, rumus pengenaan pbb yang dipungut oleh pemerintaha pusat adalah sebagai berikut: Uu nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Artinya 99,5% wajib pajak pbb p2 yang berada di kabupaten padang panjang.

Pungutan Ini Ditanggung Oleh Pembeli Dan Hampir Mirip Dengan Pph Bagi Penjual.

Objek pajak pbb p2 adalah bumi dan bangunan yang ada di wilayah perkotaan dan perdesaan. Oleh pajak.com aprilia hariani 18/09/2022, 21:00. Dikatakan, dasar penetapan nilai perolehan objek pajak (npop) di dalam bphtb didasarkan tiga poin.

Yakni Nilai Pasar, Nilai Transaksi Dan Njop Yang Terdapat Di Sppt Pbb.

Pengertian pbb p2 atau pajak bumi dan bangunan (pbb) adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah dan bangunan. 21 tahun 1997, tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang. Perbedaannya terletak pada subyek, obyek, tarif, tata cara perhitungan,.

Pengenaan Pajak Tanah Dan Bangunan Tersebut Dipungut.

Adapun dasar pengenaan bphtb diatur pada pasal 46. Dasar hukum bphtb yaitu : Artinya 99,5% wajib pajak pbb p2 yang berada di kabupaten padang panjang.

Pahami Dasar Pengenaan Bphtb Dan Ketentuan Mengenai Bphtb Terutang.

Oleh karena itu, sebagian besar orang akan. Berdasarkan ketentuan di atas, rumus pengenaan pbb yang dipungut oleh pemerintaha pusat adalah sebagai berikut: Hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum.

Secara Singkat Bphtb Artinya Pungutan Yang Ditangguhkan Kepada Pembeli.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) 25 nov 2018. Pengertian pbb p2 atau pajak bumi dan bangunan (pbb) adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah dan bangunan. 12 tahun 1994 dan saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat.