Dasar Hukum Bphtb Kab Magelang

Dasar Hukum Bphtb Kab Magelang. Pemahaman serta basic hukum bphtb. 51 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada program pendaftaran tanah sistematis.

Sistem informasi desa (sid) pusat data dan informasi. Bphtb atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan atas kepemilikan tanah atau bangunan pribadi. Subjek pajak bphtb adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Mengenai, Tentang Bea Pencapaian Hak Atas Tanah Serta Bangunan Atau Bphtb Ditata Dalam Uu No.

7 tahun 2012 tentang lembaga penyiaran publik lokal radio gemilang kabupaten magelang. Haul syekh subakir di kebun. Perlu menyusun peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi.

Dasar Hukum Ppid Kota Magelang.

Dasar hukum peraturan daerah nomor 15 tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah. Peraturan daerah kabupaten magelang nomor 12 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Daerah kabupaten magelang dalam melaksanaan tugas tahunan selama periode 5 (lima) tahun.

Sistem Informasi Desa (Sid) Pusat Data Dan Informasi.

1.uu 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Perubahan atas peraturan bupati nomor 37 tahun 2012 tentang standarisasi indeks biaya kegiatan pemeliharaan pengadaan dan honorarium pemerintah. Amongrasa monografi desa dan kelurahan.

53 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

21 tahun 1997 dan telah diubah. Pemahaman serta basic hukum bphtb. Pembentukan kantor kesatuan bangsa dan politik di dasari dengan peraturan daerah bupati.

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Magelang;

Adapun, mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau bphtb diatur dalam uu no. Bphtb atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan atas kepemilikan tanah atau bangunan pribadi. Memvalidasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) dasar hukum :