Dasar Hukum Bphtn 2 5

Dasar Hukum Bphtn 2 5. (1) yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 5/15/22/tanggal 21 agustus tahun 1965 tentang peraturan tata tertib lembaga pembinaan hukum nasional.

DSC_0802 BAPENDA KAB. SANGGAU
DSC_0802 BAPENDA KAB. SANGGAU from bapenda.sanggau.go.id

Berdasarkan pasal 2 uu bphtb: Berikut adalah rumus dasar perhitungan tarif bphtb: Sekilas bphtb (bea) ini mirip dengan pbb (pajak bumi dan bangunan).

Pph = 5% X Npop.

Pengertian dan dasar hukum bphtb. (1) yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Berdasarkan pasal 2 uu bphtb:

Dasar Hukum Pajak Penjualan Tanah Yang Dikenakan Kepada Penjual, Yakni Pph.

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) di sumenep, madura, jawa timur dipersoalkan anggota komisi ii dprd sumenep, masdawi. Dalam satu tahun terdapat 365 hari x 5 tahun vonis = 1.825. 5/15/22/tanggal 21 agustus tahun 1965 tentang peraturan tata tertib lembaga pembinaan hukum nasional.

Pengertian Dan Dasar Hukum Bphtb.

(penyuluh hukum ahli muda) terima kasih, kami akan mencoba menjawab pertanyaan saudara: Sekilas bphtb (bea) ini mirip dengan pbb (pajak bumi dan bangunan). Dasar hukum serta syarat mengurus bphtb.

Contoh Dan Cara Menghitung Bphtb.

Lalu, berapakah besaran pph dan bphtb nya: Nah, nilai npop atau nilai transaksinya berarti adalah 1000m2 x 2 juta= 2 miliar rupiah. Disebutkan bahwa dasar pengenaan bphtb adalah nilai perolehan obyek pajak.

Dalam Pasal 148 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,.

Bagaimana dasar hukumnya bahwa ibu saya membeli. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no. Saudara ingin menanyakan berapa jumlah lama dari 2/3 masa pidana yang telah dijalani dengan vonis 5 tahun kurungan/tahanan.