Dasar Hukum Csr Terbaru

Dalam Masa Pandemi Ini, Beberapa Perusahaan Melaksanaan Csr Dengan Cara Yang Adaptif.

Setidaknya ada dua pasal yang menyinggung csr dalam uu no. Mengenai perusahaan membangun desa setempat, hal ini terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (“tjsl”). Berikut ini beberapa dasar hukum yang mengatur penerapan pajak csr di indonesia:

Perlu Diingat Bahwa Dalam Mengqada Sholat Fardhu Terdapat 4 Hadir Yang Menjadi Dasar Hukumnya.

Pada pembahasan kali ini, akan membahas mengenai csr. Pada tipe ini, csr dilaksanakan sebatas pada aspek yang sesuai dengan tanggung jawab. Baik uu pt maupun pp 47/2012 selaku peraturan pelaksananya tidak mengatur spesifik besaran minimal dana yang wajib.

40/2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Ayat 1 Yaitu Perseroan Yang Menjalankan.

40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pengaturan corporate social responsibility (csr) dapat dilihat pada pasal 74 yang menyebutkan: Pada dasarnya, tujuan csr adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan, lingkungan, dan masyarakat. Konsep tjsl di indonesia dijadikan sebagai sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 74 ayat (1) uupt.

Besaran Dana Tjsl Perusahaan Setiap Tahunnya.

Berikut ini adalah sejumlah dasar hukum crs yang wajib diketahui: Mendapatkan persepsi baik tentang perusahaan yang bertanggung jawab dari masyarakat,. Uu ini mengatur mengenai pencegahan segala bentuk.

Syarat Mengqada Sholat Fardhu Berdasarkan Pendapat Ulama Fikih Di.

Dasar hukum perpajakan terhadap penerapan csr. Mulai dari karyawan, pemilik saham, customer,. (2020), beberapa inovasi csr yang dilakukan selama.