Dasar Hukum Dbhcht 2016

Pemanfaatan Dbhcht Untuk Penegakan Hukum.

Admin web bea dan cukai. Pmk nomor 20/pmk.07/ 2009, meskipun sosialisasi maupun konsultasi atas pemahaman aturan penggunaan ini sudah sering. Sejak tahun 2016 hingga 2019, hasil survey rokok ilegal menunjukan trenpenurunan peredaran rokok ilegal nasional di indonesia.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. Rapat koordinasi teknis penggunaan dbhcht untuk bidang penegakan hukum tanggal 1 dan 5 april 2021. Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentar_g pedoman pengelolaan barang milik daerah;

Pada Tahun 2022 Dbhcht Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/Pmk.07/2022 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah.

Peraturan menteri hukum dan ham no. Peraturan kementerian keuangan (pmk) ini mulai berlaku pada tanggal 31 agustus 2020. Tujuan fgd ini ini adalah untuk merinci sekaligus mendiskusikan program kerja di bidang penegakan hukum yang diamanatkan pada peraturan terkait dbhcht agar dapat.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Kementerian Keuangan

Peraturan menteri hukum dan ham tentang tim pengawasan orang asing. Perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 4 tahun 2014 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan. Dbhcht merupakan penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau yang dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah, dengan komposisi sesuai yang ditetapkan.

Bea Cukai Dan Pemerintah Daerah Siap Optimalkan Dbhcht 2022.

Roch hadi mengutarakan apabila dari tahun ke tahun dana yang diterima dari dbhcht tersebut selalu meningkat. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: Dasar hukum penerbitan pmk ini adalah peraturan menteri keuangan nomor 43/pmk.07/2016 tentang rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota.