Dasar Hukum Dibentuknya Badan Pemeriksaan Keuangan Diatur Dalam Ketentuan Uu

Pasal 23 Ayat (5) Uud Tahun 1945 Menetapkan Bahwa Untuk Memeriksa Tanggung Jawab Tentang Keuangan Negara Diadakan.

Dasar hukum bumn yaitu uu nomor 19 tahun 2003yang berisi maksud dan tujuan dapat diringkas di bawah ini: Dasar hukum dibentuknya komisi yudisial. Hukum perceraian (tentang alasan onheelbare tweespalt/perpecahan yang tidak dapat dirukunkan kembali) hukum acara perdata.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Dipilih Dari Dan Oleh Anggota.*** ) Pasal 23G (1) Badan Pemeriksa Keuangan Berkedudukan Di Ibu Kota Negara, Dan Memiliki Perwakilan Di Setiap.

Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang. Uud 1945 pasal 23 berisi tentang aturan dalam hal keuangan negara yang meliputi penyusunan anggaran belanja, mata uang negara, dan peraturan tentang perpajakan.

Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Badan Pemeriksa Keuangan Diatur Dengan Undang.

Badan pemeriksa keuangan (bpk) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang memiliki hak / wewenang dalam. Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan yang bebas. 3017 , ll setkab :

Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Diharapkan Dapat.

Uu no 23 tahun 2014; Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah : Teori, praktik, dan kritik, badan penerbit fakultas hukum universitas indonesia, 2005.

Dasar Pemikiran Untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara Sesuai Dengan Ketentuan Yang Telah Ditetapkan Dalam Undang.

Penjelasan umum uu 15 tahun 2004. 5, ln 1973 / no. Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah dan diresmikan oleh presiden.