Dasar Hukum Diklat Fungsional

Dasar Hukum Diklat Fungsional. (2) pusat pendidikan dan pelatihan. Surat menteri dalam negeri no :

[DASAR HUKUM] Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2013 Informasi PNS / ASN
[DASAR HUKUM] Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2013 Informasi PNS / ASN from pns.kamikamu.co.id

Hadir pada acara pembukaan tersebut direktur pengawasan lembaga pemerintah bidang penegakan hukum, hadi. Uu nomor 9 tahun 2018; Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai.

Mitra Diklat (Konsultan Dan Traning Center) Pelatihan Khusus “Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (Poned)” Kepada Yth.

Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Administrasi perkantoran modern tingkat dasar angkatan xiii. Pasal 9 diklat kepimpinan yang selanjutnya disebut diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi.

(2) Pusat Pendidikan Dan Pelatihan.

Dasar hukum pendirian lembaga diklat penilaian terhadap dasar hukum pendirian lembaga diklat meliputi keabsahan: Selanjutnya pma nomor 16 tahun 2021 tentang juknis jabatan fungsional penghulu, menyatakan bahwa penghulu harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan. Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai.

Terselenggaranya Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan Pada Lembaga Penyelenggara Diklat Sesuai Dengan Pedoman;

Hadir pada acara pembukaan tersebut direktur pengawasan lembaga pemerintah bidang penegakan hukum, hadi. Dalam rangka menjaga mutu penyelenggaraan diklat dasar jabatan fungsional pranata humas dipandang perlu dilakukan standardisasi melalui akreditasi terhadap penyelenggara diklat. (1) pusat pendidikan dan pelatihan pegawai adalah unsur pendukung tugas kementerian di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai.

Uu Nomor 9 Tahun 2018;

Diklat dalam jabatan diklat dalam jabatan terdiri dari: Diklat teknis/ fungsional dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya i. Dan pp nomor 69 tahun 2020.

[Dasar Hukum] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Dalam rangka menjaga mutu penyelenggaraan diklat dasar jabatan fungsional pranata humas dipandang perlu dilakukan standardisasi melalui akreditasi terhadap penyelenggara diklat. [email protected] | [email protected] | [email protected] | phone : Diklat audit tingkat dasar ini diselenggarakan dari tanggal 27.