Dasar Hukum Dinas Pendapatan Daerah

Dasar Hukum Dinas Pendapatan Daerah. Melaksanakan perumusan rancangan naskah peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah; Dasar pertimbangan peraturan ini :

Meneropong Perjalanan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAPENDA JABAR
Meneropong Perjalanan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAPENDA JABAR from bapenda.jabarprov.go.id

Dasar hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten indramayu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kecerdasan. Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai dinas pendapatan daerah. Fauzi dan iskandar (1984:44), mengatakan pendapatan asli daerah merupakan pemasukan atau penerimaan yang diterima.

Peraturan Daerah (Perda) Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal 02 Agustus.

Dinas pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah (dppkad) kabupaten bangka, dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten bangka nomor 9 tahun 2016. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam. Berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (5) uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu no 9.

Pendapatan Daerah Adalah Semua Penerimaan Uang Melalui Rekening Kas Umum Daerah Dengan Menambah Ekuitas Dana Yang Menjadi Hak Daerah Dalam.

Dasar hukum peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah: Kebijakan belanja daerah yang memiliki program dan langkah. Di samping uud 1945 masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Kode rekening uraian angggaran setelah perubahan realisasi bertambahh/ (berkurang % dasar hukum jumlah belanja 270.639.307.641,00 259.217.723.203,78 11.421.584.437,22 96% Hasil pencarian menemukan 179.176 peraturan (dalam 0,021 detik) cari. Dppka sebelumnya mempunyai nama dinas pendapatan, pengelolaan keuangan atau dppk.

Dalam Peraturan Ini Diatur Tentang Perubahan Beberapa Ketentuan Mengenai Dinas Pendapatan Daerah.

Dasar hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten indramayu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kecerdasan. Dasar pertimbangan peraturan ini : Dasar hukum dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset kabupaten pasaman yang.

Melaksanakan Perumusan Rancangan Naskah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Dan Keputusan Bupati Sebagai Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah;

Berdasarkan peraturan bupati pasaman nomor 11 tahun 2011, maka dinas. Pendapatan asli daerah (pad) setiap daerah umumnya. Kerja dinas daerah pada lembaran daerah tahun 2011 nomor 11 yang di beri wewenang.