Dasar Hukum Gelar Perkara Ahok

Dasar Hukum Gelar Perkara Ahok. Jika ada, kasus ini akan. Tujuan gelar perkara adalah untuk mencegah terjadinya praperadilan,.

Ahok Page 2 Lensaberita
Ahok Page 2 Lensaberita from lensaberitasite.wordpress.com

Pertama, penistaan agama telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi sebagai delik pidana yang tidak bertentangan dengan uud 1945, dan karenanya masih bisa diterapkan. Jika ada, kasus ini akan. Tujuan gelar perkara adalah untuk mencegah terjadinya praperadilan,.

Satu, Ahok Disangka Melakukan Tindak Penodaan Agama—Menurut Keterangan Polisi—Berdasarkan Ketentuan Dalam Pasal 156A Kuhp Dan Pasal 28 Ayat (2) Uu Informasi.

Mereka turut menyuarakan tuntutan yang diucapkan oleh orator dari atas mobil komando. Posisi kasus dugaan penistaan agaman yang menimpa basuki tjahaya purnama (btp) kini berada pada fase penyelidikan. Sby menyebut ada upaya pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan calon.

Gelar Perkara Seharusnya Dilakukan Pada Fase Penyidikan Bukan Penyelidikan.

Melalui gelar perkara ini, penyidik akan memutuskan tentang kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada ahok. Kemudian, pihaknya juga meminta kepada polresta barelang untuk dilakukan gelar khusus perkara, karena pihaknya menilai polresta barelang dalam hal ini tidak serius. Jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan menjadi cacat hukum.

Melalui Gelar Perkara Terbuka, Imbuhnya, Pemerintah Sedang Menegakkan Hukum Sebagai Panglima, Agar Menciptakan Keadilan.

Dia berpesan agar semua anak bangsa dapat. Jakarta, kompas.com — kepala bareskrim polri komjen ari dono sukmanto mengatakan, gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada basuki. 'karena pada dasarnya gelar perkara hanyalah teknik kerja penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana.'

Gelar Perkara Seharusnya Dilakukan Pada Fase Penyidikan Bukan Penyelidikan.

Rencananya gelar perkara akan dilakukan pada minggu ketiga. Menurut pasal 15 peraturan kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana (“perkapolri 14/2012”) gelar perkara merupakan salah satu. Tujuan gelar perkara adalah untuk mencegah terjadinya praperadilan,.

“ Jadi Dasar Hukum Pelaksanaan Gelar Perkara Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Dapat Dilihat Dalam Beberapa Aturan, Diantaranya Pasal 7 Ayat (1) Huruf J Kuhap,.

Senior nasdem menilai kekhawatiran sby itu ada kaitannya dengan gelar perkara formula e. Gelar perkara akan dibuat terbuka demi. Sesuai pasal 1 angka 5 kuhap bahwa penyelidikan.