Dasar Hukum Izin Survei Sungai

Dasar Hukum Izin Survei Sungai. Permohonan izin, pemeriksaan rekomendasi teknis, dan kelayakan teknis pemberian izin. Ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai larangan membuang limbah di sungai, salah satunya.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarbaru from jdih.banjarbarukota.go.id

Keputusan menteri perhubungan nomor : Saya mau bertanya gan, tentang beberapa hal yang sedang terjadi di daerah saya. Dasar hukum pp 38 tahun 2011 tentang sungai adalah:

Untuk Merubah Alur Sungai, Diperlukan Adanya Izin Khusus.

Balai besar wilayah sungai/balai wilayah sungai yang selanjutnya disebut bbws/bws adalah. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010; Kegiatan konsultasi publik dilakukan melalui survei.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan.

Prosesnya bisa memakan waktu hingga 5 hari kerja. Permendagri nomor 3 tahun 2017; Setelah melalui tahap pemeriksaan sesuai dasar hukum ipal anda.

Pengajuan Izin Pembuatan Ipal Tidak Membutuhkan Biaya.

[10] izin lokasi di laut adalah izin. Sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari. Peraturan mengenai larangan membuang limbah di sungai.

Izin Yang Dikeluarkan Menteri Kelautan Dan Perikanan Meliputi Izin Lokasi Dan Izin Pengelolaan.

Untuk memperoleh izin merubah alur sungai, misalnya demi kepentingan usaha, sebuah perusahaan wajib mengajukan izin. Surat izin angkutan sungai penyeberangan dengan masa berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan mengikuti peraturan yang berlaku, dapat diperpanjang. Sesuai dengan pasal 1 huruf b keputusan menteri.

Dasar Hukum Pelaksanaan Survei Ikm Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Dasar Hukum.

Saran teknis angkutan sungai, danau dan penyeberangan (asdp) dan perizinan angkutan laut/penunjang angkutan laut update : Izin pemanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sempadan saluran/sungai a.dasar hukum peraturan daerah kota bandung nomor 06. Melaksanakan survei penentuan trase jalan.