Dasar Hukum Jdih Nasional

Dasar Hukum Jdih Nasional. Jdih bpk dibentuk sebagai tindak lanjut dari amanat yang diatur dalam ketentuan pasal 4 peraturan presiden nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan. Dasar hukum jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (jdihn) sebagai berikut :

JDIH Kemnaker
JDIH Kemnaker from jdih.kemnaker.go.id

Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 8 tahun. Peraturan presiden republik indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional. Peraturan presiden nomor 33 tahun 20 12 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.

Uu No 5 Tahun 2014;

Dasar hukum jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (jdihn) sebagai berikut : Badan nasional pencarian dan pertolongan profesional, sinergi, dan militan pengaduan. Permenkumham nomor 8 tahun 2019.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun.

Jdih bpk dibentuk sebagai tindak lanjut dari amanat yang diatur dalam ketentuan pasal 4 peraturan presiden nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan. Seluruh dokumen hukum yang terhimpun di dalam laman jdihn.go.id bersumber dari laman anggota jdihn.apabila terdapat keraguan atas isi dokumen di dalam laman ini, agar. Jaringan dokumentasi & informasi hukum biro hukum dan ham sekretariat daerah provinsi maluku.

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Ini Adalah :

Dasar hukum jdih dasar hukum jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (jdihn) sebagai berikut : Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional. Dasar hukum jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (jdihn) sebagai berikut :

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Jaringan Informasi Hukum Nasional.

Peraturan presiden republik indonesia nomor 33 tahun. Peraturan presiden republik indonesia nomor 33 tahun. Salah satu bentuk pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh kepala badan pembinaan hukum nasional, prof.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.

Uu no 23 tahun 2014; Peraturan presiden nomor 33 tahun 20 12 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang selanjutnya disebut jdihn adalah wadah.