Dasar Hukum Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian Indonesia

Dasar Hukum Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian Indonesia. Dalam pembentukan kementerian republik indonesia, ada landasan hukum yang menjadi dasarnya. Keputusan presiden nomor 228jm tahun 2001 tentang.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia from ekon.go.id

Di samping uud 1945 masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang. Dalam pembentukan kementerian republik indonesia, ada landasan hukum yang menjadi dasarnya.

Di Samping Uud 1945 Masih Terdapat Hukum Dasar Yang Tidak Tertulis.

37 tahun 2020 tentang kementerian koordinator bidang perekonomian. Sosialisasi permenpar nomor 2 tahun 2018 tentang tata cara kerja sama di lingkungan kementerian pariwisata oleh ibu merry ruslina ambarita, sh, mm (kepala bagian hukum dan. Rapat koordinasi perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan sda bappeda kota serang.

Keputusan Presiden Nomor 228Jm Tahun 2001 Tentang.

Uu no 7 tahun 2001; Kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia i. (term of reference) tenaga pendukung pada asisten deputi harmonisasi ekosistem.

G) Koordinasi Di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Dasar hukum peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah: Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan. Pokok pokok peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 kementerian koordinator bidang.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sinkronisasi Antarinformasi Geospasial Tematik Dalam Rangka Percepatan Kebijakan.

Menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia, menimbang : Bidang politik, hukum, dan keamanan widodo adi sutjipto militer menteri koordinator bidang perekonomian 1. Pandangan/masukan dari kementerian perdangan sejalan dengan pandangan dari menteri koordinator bidang perekonomian, untuk itu kementerian perdagangan meminta proses.

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017;

Kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia kerangka acuan kegiatan (kak). Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah : Kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia.