Dasar Hukum Kewenangan Diskresi. Kewenangan diskresi tidak diuji dengan wetmatigheid melainkan doelmatigheid, karena konsep diskresi berorientasi pada tujuan kemanfaatan, bukan kepastian hukum dalam. Masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislative yang kemudian dalam hukum administrasi diberikan kewenangan bebas berupa diskresi.
Kewenangan diskresi tidak diuji dengan wetmatigheid melainkan doelmatigheid, karena konsep diskresi berorientasi pada tujuan kemanfaatan, bukan kepastian hukum dalam. Berkaitan dengan adanya kewenangan penyidik dalam proses penyidikan memberikan diskresi terhadap suatu. Diskresi wajib didasarkan pada hukum, iktikad baik dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan dan atau tindakan pemerintah,”.
Kewenangan Diskresi Tidak Diuji Dengan Wetmatigheid Melainkan Doelmatigheid, Karena Konsep Diskresi Berorientasi Pada Tujuan Kemanfaatan, Bukan Kepastian Hukum Dalam.
Penelitian ini bersumber pada putusan ptun jakarta nomor : Suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif yang kemudian dalam hukum administrasi negara diberikan kewenangan bebas berupa diskresi.1 dengan diberikannya. 29,4% kewenangan diskresi masih belum banyak diketahui oleh setiap anggota polri dan bagaimana seorang anggota polri melakukan diskresi tersebut sedangkan 70,5% anggota polri.
Penyidik Dalam Melakukan Pemberian Diskresi Memiliki Dasar Atas Penilaiannya Sendiri, Hal Tersebut Pula Di Dukung Dengan Adanya Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Kewenangan.
Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pada pertimbangan. Diskresi, diartikan dalam pasal 1 ayat (9) uu no.30/2014, sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk. Freies ermessen (jerman), pouvoir discretionnaire (perancis), discretionary power (inggris) atau diskresi menurut kuntjoro purbopranoto (1981) adalah kebebasan bertindak.
Diskresi Secara Umum Merupakan Dasar Hukum Bagi Pemerintah Untuk Menetapkan Keputusan Atau Melakukan.
Jika melihat secara umum philosofi menembak antara aparat penegak hukum yakni polri dan aparat keamanan dalam hal ini tni. Diskresi wajib didasarkan pada hukum, iktikad baik dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan dan atau tindakan pemerintah,”. Peraturan kebijaksanaan yang merupakan asas diskresi adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang.
Wewenang (Termasuk Wewenang Terikat Dan Wewenang Bebas) Selalu.
Dasar hukum diskresi kepolisian antara lain adalah undang. Berkaitan dengan adanya kewenangan penyidik dalam proses penyidikan memberikan diskresi terhadap suatu. Kedudukan diskresi dan kewenangan pada umumnya.
Kewenangan Pada Pemerintah Untuk Menetapkan/Melakukan Diskresi.
La kekuatan diskresi bebas terdiri dari bahwa badan dapat atau tidak dapat melakukan kegiatan yang diizinkan oleh hukum, dengan kebebasan penuh untuk bertindak atau tidak dan juga. Mengenai “diskresi” dalam hukum administrasi. Masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislative yang kemudian dalam hukum administrasi diberikan kewenangan bebas berupa diskresi.