Dasar Hukum Migas

Sop Sekretariat Bph Migas Pada Bagian Hukum Dan Humas 0 File(S) 431 Downloads.

22 tahun 2001 tentang migas merujuk pada dasar hukum yang salah mahkamah konstitusi (mk). Pengawasan eksplorasi & eksploitasi migas di daerah lepas pantai • 3. Minyak dan gas bumi • 2.

Pp 55/2009 Tentang Perubahan Kedua, Kegiatan Hulu.

Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral no 27 tahun 2008 & peraturan menteri energi dan sumber daya mineral no 14 tahun 2018 Kepala skk migas kepada bp berau ltd no. Dana bagi hasil sumber daya alam (sda) sektor minyak bumi dan gas bumi.

Pp 34/2005 Tentang Kegiatan Hulu Migas.

Perizinan adalah suatu proses pemberian legalitas secara administrasi yang digunakan sebagai dasar kegiatan usaha, dalam hal ini pada sektor minyak dan gas bumi. Dalam inspeksi dan sertifikasi (ulang) peralatan dan fasilitasnya dalam lingkungan industri minyak dan gas bumi. Satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (skk migas) 1 didi setiarto kepala divisi pertimbangan hukum dan.

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Skk Migas) Pedoman Tata Kerja Nomor:

Namun dikutip dari lapangan migas baru, investor pilih kontrak cost recovery, diterbitkannya peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 12 tahun 2020. Politik hukum tata kelola pengusahaan migas di tanah air. Hukum eksternal (“pkh”) oleh kkks dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Perjanjian Kinerja Bph Migas Tahun 2019 0 File(S) 559.

Dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja (k3) ini diatur dalam peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) nomor 5 tahun 2018 tentang. 177/pmk.011/2007 tanggal 28 desember 2007. Dalam hal ini, yang harus menjadi acuan.