Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang.

Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar. Visi dan misi bpk ri; Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Telah Berlangsung Saat Ini Didasarkan Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Menurut peraturan daerah nomor 10 tahun 2010. Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2011, njkb dijadikan dasar. Lebih lanjut, pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor Adalah Orang Pribadi, Badan, Instansi Pemerintah Dalam Provinsi Jawa Tengah.

Obyek pajak kendaraan bermotor adalah semua kendaraan. Merujuk pada pasal 1 angka 12 uu pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd), pajak kendaraan bermotor (pkb) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan. Berikut info pajak kendaraan bermotor (pkb) :

Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2021.

Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2%. Resume putusan peninjauan kembali (pk) ini merangkum sengketa pajak mengenai perbedaan penggunaan landasan hukum dalam pemungutan pajak kendaraan. Daftar isi [ sembunyikan] 1 objek pajak.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Mengenai pengesahan stnk diatur dalam pasal 70 uu 22/2009 sebagai berikut: Perhatikan syarat dan dasar hukum untuk daftar kendaraan baru. Buku pemilik kendaraan bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak.