Dasar Hukum Pelaporan Eksplorasi. Peraturan menteri negara pan dan rb nomor 53. 2.1.5 dasar hukum ketepatan waktu pelaporan keuangan ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat berpengaruh terhadap aktivitas para pelaku di pasar saham.
Apabila kpk menerima pengembalian uang gratifikasi setelah kasus korupsi. Pemegang iup dan iupk wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu. Pelaporan kegiatan pengadaan barang/jasa 220 3.
Ditulis Oleh Admin.acch Pada 19 Januari 2018.
Ulasan lengkap artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul perbedaan pengaduan dengan pelaporan yang dibuat oleh christine natalia musa limbu,. A pemahaman filosofi eksplorasi dan cebakan bahan galian a pengetahuan (dasar ilmu dan teknologi) yang terkait dalam pekerjaan eksplorasi, a pemahaman konsep dan metode. Bagian hukum pemerintah kota tarakan 28.
Hak Tersebut Dijalankan Secara Merata Dan Berkeadilan Di Bawah Pengendalian Isa.
Standar ini merupakan pedoman untuk pelaporan hasil eksplorasi dan klasifikasi sumberdaya dan cadangan mineral yang didasarkan pada kriteria keyakinan geologi dan kelayakan tambang. Pelaporan kegiatan pengadaan barang/jasa 220. Dasar hukum peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah:
Informasi Dan Pendaftaran Training Dapat Dilakukan Melalu Kontak Wa/Sms/Telp Di Nomor 081226247070 (Lia) Untuk Mengetahui Judul Pelatihan Lainnya, Kunjungi Juga Website.
Laporan dan lampiran data lapangan yang berisikan mengenai penemuan teknis dan geologi. Kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di. Sementara itu, perkara penggelapan yang teman anda lakukan merupakan suatu delik atau tindak pidana biasa dan bukan delik aduan.
Peraturan Menteri Negara Pan Dan Rb Nomor 53.
Daerah hukum kepolisian resort (polres) untuk wilayah kabupaten/kota; Peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip); “untuk mendapatkan izin usaha pertambangan tahap eksplorasi, pelaku usaha harus memenuhi empat persyaratan yakni persyaratan administrasi, teknis, lingkungan,.
Pemegang Iup Dan Iupk Wajib Menjamin Penerapan Standar Dan Baku Mutu Lingkungan Sesuai Dengan Karakteristik Suatu.
Usaha pertambangan eksplorasi yang selanjutnya disebut iup eksplorasi, izin usaha pertarnbangan. Eksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya mineral dan energi di area dasar laut internasional. Tahun 1924 talcott mendapatkan gelar sarjana.