Dasar Hukum Pembentukakan Bnn. Keputusan presiden republik indonesia no. Keputusan presiden republik indonesia no.
from forumantinarkoba.blogspot.com
Dasar hukum pembentukan hukum agraria nasional adalah uud negara republik indonesia 1945 yang tecantum dalam pasal 33 ayat (3) yang menentukan. Pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika adalah bagian dari wewenang penyidikan yang diatur dalam uu narkotika dan peraturan kepala bnn 7/2010. 1 tahun 2019 (diubah oleh perpres no.
Landasan Hukum Keberadaan Badan Usaha Milik Negara Dapat Dilihat Dalam Peraturan.
Letnan jenderal tni suharyanto, s.sos., m.m. Mulanya, bnn merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk. Pengabdian masyarakat oleh mahasiswa (pmm) kelompok 44 gelombang 9 universitas muhammadiyah malang 2022 yang didampingi oleh ibu firdha aksari anindyntha,.
Gurindam Proklamasi Ri 71 Tahun.
23 tahun 2010 tentang badan narkotika nasional sebagai dasar pembentukan bnn. Peraturan daerah nomor 16 tahun 2010 kabupaten banyumas tentang penjabaran fungsi dinas perhubungan kabupaten banyumas. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga balai rehabilitasi bnn;
Bnn Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (Yang Kemudian Diganti Dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007).
Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian¿urusan pemerintahan antara pemerintah, ¿ ¿. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan, program, dan anggaran. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna.
Diharapkan Pedoman Ini Dapat Menjadi Acuan Dan Dapat Dimanfaatkan Secara Optimal Untuk Penyusunan.
Dasar hukum pembentukan hukum agraria nasional adalah uud negara republik indonesia 1945 yang tecantum dalam pasal 33 ayat (3) yang menentukan. Surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja / sp3b /. Hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
107 Tahun 1958 Tentang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.
Pada tahun 1960, dimulai pembentukan kesatuan polisi pamong praja di luar jawa dan madura, dengan dukungan para petinggi militer /angkatan perang. Spm penggantian uang persediaan (spm gup) spm ganti uang persediaan kp (spm gu kp) spm pengesahan. Pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika adalah bagian dari wewenang penyidikan yang diatur dalam uu narkotika dan peraturan kepala bnn 7/2010.
