Dasar Hukum Pemberian Remisi

Dasar Hukum Pemberian Remisi. Mengenai dasar hukum yang mana ada dalam hal pemberian remisi dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut : Laksanakan asesmen risiko untuk pengusulan remisi, pk bapas semarang sambangi lapas semarang 21 september.

PEMBERIAN REMISI UNTUK WILAYAH KEPRI DIBERIKAN SERENTAK OLEH GUBERNUR
PEMBERIAN REMISI UNTUK WILAYAH KEPRI DIBERIKAN SERENTAK OLEH GUBERNUR from kepri.kemenkumham.go.id

Kemudian menjawab pertanyaan anda, perlu diketahui bahwa, pemberian remisi pada narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor. Namun, tentunya tidak luput dari syarat. Dasar hukum yang berlaku tersebut yaitu seperti:

Selain Syarat Pemberian Potongan Hukuman, Agar Lebih Menganal Apa Itu Remisi Tahanan Anda Harus Tahu Apa Saja Dasar.

174 tahun 1999 tentang pemberian remisi. Perlu diketahui bahwa pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan. Pemberian remisi yang satu ini sesuai dengan namanya, pemberian pengurangan hukuman penahanan atas dasar rasa kemanusiaan yang ada.

Kemudian Menjawab Pertanyaan Anda, Perlu Diketahui Bahwa, Pemberian Remisi Pada Narapidana Yang Dipidana Karena Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor.

Pemberian bebas bersyarat kepada 23 narapidana kasus korupsi dinilai telah mencederai keadilan publik. Permenkumham nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas,. Keputusan dari kepala negara republik indonesia (presiden) no.

Adnan Menuturkan Pemerintah Menganggap Korupsi Itu Ialah Masalah Kecil, Bukan.

Dasar hukum yang berlaku tersebut yaitu seperti: Dasar hukum yang berlaku tersebut adalah : Desi marzani linimasanews.com—fenomena remisi narapidana koruptor menjadi sorotan publik setelah 23 koruptor dibebaskan secara bersyarat.

Remisi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Irawan Harahap, S.h., S.e., M.kn, Cla.

Pakar hukum pidana asep iwan iriawan mempertanyakan dasar pemberian remisi terhadap mantan gubernur banten ratu atut chosiyah. Mekanisme atau tata cara pemberian remisi bagi napi dan anak berkonflik hukum diatur dalam peraturan menteri hukum dan ham (permenkum ham) nomor 3 tahun 2018 tentang syarat. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

Usulan Remisi Telah Dilakukan Secara Online Melalui Aplikasi Sdp.

Dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan keputusan presiden republik indonesia nomor 69 tahun 1999 dan. Pemberian remisi 3 (tiga) bulan diberikan pada tahun kedua. Keputusan dari kepala negara republik indonesia (presiden) no.