Dasar Hukum Pemeriksaan Inspetorat. Memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara adalah badan pemeriksa keuangan (bpk). Rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan (tlhp) bpk ri.
Pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga inspektorat. Dasar hukum atas timbulnya bpk diatur dalam perubahan ketiga undang. Sesuai dengan peraturan bupati kabupaten bireuen nomor 43 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat.
Adapun Sebagai Landasan Hukum Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan Selatan Adalah Sebagai Berikut :
Kementerian dalam negeri ( kemendagri ) menjelaskan terbitnya aturan ini adalah bagian dari penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (apip) di pemerintah daerah. Ahli hukum tata negara, suharizal mengingatkan hasil audit inspektorat tidak bisa menyatakan kerugian negara yang dijadikan dasar penyidikan tindak pidana korupsi. Dasar hukum dan mekanisme pengawasan dana desa.
Inspektorat Utama Irtama 2016 2 2.
Sesuai dengan peraturan bupati kabupaten bireuen nomor 43 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat. Rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan (tlhp) bpk ri. Tujuan penyusunan ikhtisar pelaporan d.program pengawasan dan realisasinya hasil pengawasan a.
Kebijakan Pemenuhan Kompetensi Tim Audit.
Dalam melakukan tugas, apip di lingkungan inspektorat kabupaten banjar selain harus memahami peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan, juga. Fungsi yang dilakukan inspektorat kabupaten pangkajene dan kepulauan dalam hal ini meliputi fungsi pemeriksaan, pengujian dan pengusutan sudah berjalan dengan baik dan diperkuat. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang.
Inspektorat jenderal petunjuk teknis nomor : Peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 35 tahun 2018 tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019 pada lampiran menetapkan. Juknis/ / / 2010 tentang pengawasan dan pemeriksaan secara khusus (wasriksus) di lingkungan.
Memeriksa Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Adalah Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk).
Puji syukur kehadirat tuhan y.m.e dengan rahmat dan hidayah nya official web inspektorat kota palangka raya dapat diselesaikan.official web ini dibuat dalam rangka. Dasar hukum inspektorat kabupaten tanjung jabung barat. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan / pengawasan.