Dasar Hukum Pengelolaan Bmn. Dasar hukum pengelolaan dan pelaporan barang milik negara (bmn) saat ini mengacu kepada : Pp nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan bmn pmk nomo 29/pmk.06/2010 tentang penggolongan.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah. Dasar hukum pasal 9 huruf f uu nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pemerintah pusat harus melakukan pengelolaan atas bmn agar dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat.
Dasar Hukum Pasal 9 Huruf F Uu Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Nah, pada video seri 3 ini, bapak. Bagian 1 • pendahuluan • dasar hukum • pengertian barang miik negara • ruang lingkup & siklus pengelolaan • alur pengelolaan. Dasar hukum dan pengertian badan usaha milik negara (bumn) 25 march 2021.
Pp Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bmn Pmk Nomo 29/Pmk.06/2010 Tentang Penggolongan.
Pasal 20 pmk nomor pmk nomor 213/pmk.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan pmk 215/pmk.05/2016 tentang. Menteri/pimpinan lembaga adalah pejabat yang. Dasar hukum pengelolaan dan pengertian bmn (seri 1) 0 x dilihat · 21 bulan yang lalu.
Modul Ini Pelengkap Kebijakan Pengelolaan Bmn, Maupun Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Pemindahtanganan Dan Penghapusan Bmn.
Diartikan bahwa barang milik negara (bmn) merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga diperlukan dasar hukum yang mengatur mengenai pengelolaan bmn. 4.76 / 33 berikan penilaian. Pengelolaan bmn/d sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 dapat diuraikan sebagai berikut :
Dasar Hukum Pp Ini Adalah Pasal 5 Ayat (2) Uud 1945, Uu Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Dan Pp Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah. Pengamanan hukum mencakup kejelasan status kepemilikan bmn/d. Bertempat di aula mentaya kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham (hendra ekaputra), kepala divisi administrasi (nur azizah rahmanawati), kepala divisi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Peraturan kementerian keuangan (pmk) no. Pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;