Dasar Hukum Ppm Pertambangan. 28 tahun 2009 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat,.
.png)
Uud 1945 pasal 33 ayat 3. Karena itu, yahyanto mempertanyakan dasar hukum kejati sultra yang meminta kepada badan usaha pertambangan untuk melakukan penitipan dana ppm, pada rekening. Hal itu termasuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 uu minerba yang menyatakan bahwa kegiatan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara.
Pasal 52 Ayat (1) Sepanjang Frasa “Dengan Luas Paling Sedikit 5.000 (Lima Ribu) Hektare Dan” Undang.
Hukum pertambangan adalah serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu. Uu nomor 1 th 1970 tentang keselamatan. Aspek hukum perjanjian dalam hukum pertambangan:
Pertama Adalah Prinsip Keberlanjutan (Sustainability).
Menurut pasal 5 ayat (3) huruf b peraturan daerah kabupaten sumbawa barat nomor 11 tahun 2006 tentang usaha pertambangan umum (“perda sumbawa barat. Pasal 1 angka 11 uu no. Aktivitas pertambangan di kalimantan selatan.
3 Tahun 2020 Disahkan Ada 2 (Dua) Peraturan Menteri Yang Mengatur Tentang Dasar Pelaksanaan Program Ppm, Yaitu Permen Esdm No.
Jumat, 7 januari 2022 11:39 reporter : Uu nomor 11 th 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Karena itu, yahyanto mempertanyakan dasar hukum kejati sultra yang meminta kepada badan usaha pertambangan untuk melakukan penitipan dana ppm, pada rekening.
Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus.
Kewajiban perseroan dalam melaksanakan csr oleh uu pt secara implisit ditujukan untuk perusahaan pertambangan, sebagai perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan. Sejak indonesia merdeka tanggal 17 agustus 1945, hukum pertambangan produk peninggalan belanda, indische mijnwet masih tetap diberlakukan dengan melakukan beberapa. 28 tahun 2009 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara.
Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum.
· pasal 33 uud 1945: 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat,. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan.