Dasar Hukum Ptsp

Dasar Hukum Ptsp. Pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah,. Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan.

Denah Gedung Pengadilan Tinggi Surabaya
Denah Gedung Pengadilan Tinggi Surabaya from www.pt-surabaya.go.id

Website dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten grobogan Peraturan bupati pasaman nomor 37. Izin mendirikan bangunan (imb) :.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun.

Pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah,. Dasar hukum dalam penyelenggaraan dpmptsp kota kupang adalah : Jika yang mengajukan izin adalah badan hukum.

Menerima Permohonan Pendaftaran Pendirian Cv.

Layanan informasi dan informasi pengaduan via email ( [email protected]) || ingat.!!! Permohonan pendaftaran akta pendirian cv; Instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan egovernment.

Dasar Hukum Sebagai Instansi Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Memiliki Tugas Menyelenggarakan Urusan.

Peraturan daerah kabupaten pasaman nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dasar hukum dari pengembangan aplikasi ptsp online/easy adalah peraturan walikota (perwako) nomor 55 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Menerima permohonan surat keterangan tidak.

Landasan Hukum Dibentuknya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Adalah :

Untuk lebih lengkapnya bisa klik dasar. Izin mendirikan bangunan (imb) :. Izin peruntukan penggunaan tanah (ippt) :

Akta Pendirian (Kantor Pusat Dan Kantor Cabang, Jika Ada) Dan Sk Pengesahan Yang Dikeluarkan Oleh:

Berikut adalah dasar hukum yang berlaku di oss 2.0 berbasis resiko yang baru. Petugas front office ptsp : Sk bupati kutai timur tentang penetapan standar pelayanan perizinan dan non perizinan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kutai timur.