Dasar Hukum Reformasi Birokrasi. Uu nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja.
Kadiv Administrasi Memimpin Rapat Pembentukan Tim RB dan Tim PMPRB from kalbar.kemenkumham.go.id
Bimbingan teknis pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan badan pom. Inpres nomor 13 tahun 1998 tentang pengusulan, penetapan, dan evaluasi organisasi pemerintahan. Dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi pada pengadilan agama mimika 1.
Selamat Datang Di Portal Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dan Ham Ri.
5.organisasi apa saja yang perlu melakukan reformasi birokrasi? Pp nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja.
Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Pengadilan Agama Mimika 1.
Dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rb bpom tw i dan ii tahun 2022. Inpres nomor 13 tahun 1998 tentang pengusulan, penetapan, dan evaluasi organisasi pemerintahan.
Ada Beberapa Permasalahan Utama Birokrasi Yang Mejadi Sasaran Utama Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Yaitu:
Uu nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Bimbingan teknis pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan badan pom. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 024 tahun 2014.
Bukan Kata Orang, Pastikan Kata Bpom.
Dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi: Laporan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bpom tahun 2021.
