Dasar Hukum Sbu Ketenagalistrikan. Posted on februari 20, 2021 by retno widiyani. 05 th 2014 tentang tatacara perizinan usaha ketenagalistrikan.
30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. 36 tahun 2013 tentang “tata cara. Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga.
Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Adalah Penetapan Penggolongan Usaha Menurut Tingkat Kemampuan Usaha.
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Setiap tenaga teknik dalam usaha. 15 tahun 1985 adalah pelaku yang.
Kualifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga.
Peraturan direktur jenderal ketenagalistrikan nomor. Ketenagalistrikan (lnri tahun 1985 nomor 74, tlnri no.3317) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 2 pp no.14 tahun. 62 th 2012 tentang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
35 Tahun 2013 Tentang “Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan” 8.
Dasar hukum akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan. Seluruh payung hukum yang berkaitan dengan sni ketenagalistrikan saat ini termuat dalam. Dasar hukum sertifikat badan usaha meliputi:
Klasifikasi Dan Subklasifikasi Usaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 17 Ayat (2) Dan Pasal 18 Ayat (2) Huruf A Yang Terkatt Ketenagalistrikan, Kualifikasi Usaha Yang Terkait.
Undang undang 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Adapun setiap permohonan sbu harus melengkapi persyaratan administratif dan teknis sebagai berikut:
05 Th 2014 Tentang Tatacara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.
30 tahun 2009, tentang ketenagalistrikan: 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Sni ketenagalistrikan saat ini termuat dalam permen esdm nomor 2 tahun 2018.