Dasar Hukum Sop Lkpp. Dasar hukum peraturan lkpp nomor 14 tahun 2018 tentang unit kerja pengadaan barang/jasa adalah: Dasar hukum back to homepage.
Ketentuan umum versi 3.1 : Sop permintaan user id/password anggota pokja ulp. Dasar hukum pemeriksaan pemeriksaan bpk atas lkpp tahun 2018 didasarkan pada peraturan sebagai berikut.
Nomor Sop Tanggal Efektif Disahkan Oleh Tanggal Pembuatan 19 Mei 2014 Tanggal Revisi Pejabat Pembuat Komitmen (P Pk):
Plt bupati beni lantik 47. Perubahan email penyedia barang/jasa pencatatan dan pendataan : Tingkat dasar l k p p buku informasi 1 :
Sop Pengumuman Lelang Dan Penerimaan Dokumen.
Silahkah mengunduh file sop ukpbj lkpp. Hak lkpp dan/atau pengelola katalog elektronik. Ppid lkpp gedung lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah lt.g kompleks rasuna epicentrum jln.
Hak Dan Kewajiban Lkpp Dan/Atau Pengelola Katalog Elektronik.
Sop ap harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa pun,. Standar dokumen pengadaan ini akan menjadi acuan atau format utama untuk dokumen pengdaan pada proses tender atau seleksi. Nomor sop tanggal pembuatan 19 mei 2014 tanggal revisi disahkan oleh deputi bidang pengembangan dan pembinaan sdm lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dasar Hukum Pemeriksaan Pemeriksaan Bpk Atas Lkpp Tahun 2018 Didasarkan Pada Peraturan Sebagai Berikut.
Prinsip pelaksanaan sop ap a. Aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum. Ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lkpp) Nomor Sop Definisi :
Prosedur penanganan sengketa informasi publik di lkpp, jika permohonan sengketa ditujukan ke lkpp. Pengawasan atas pelaksanaan tugas lkpp. Uu nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan.