Dasar Hukum Tentang Digitalisasi. 11 tahun 2014 tentang ite 3. Perlindungan atas privasi dan data pribadi masyarakat.
Perkembangan yang terjadi berdampak terhadap segala aspek kehidupan manusia, baik dalam. 43 tahun 2009 tentang kearsipan 2. Dasar hukum (uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn) b.
1.2 Dasar Hukum Berikut Merupakan Beberapa Dasar Hukum Yang Melandasi Kajian Ini:
Hasil analisis bisnis mengenai proyeksi produk layanan perbankan. Dalam jangka pendek, integrasi nik dan npwp berpotensi menaikkan beban administrasi dan biaya kepatuhan. Ini merupakan dasar hukum dimulainya proses migrasi penyiaran.
Program Perlindungan Dan Edukasi Nasabah;
14 tahun 2014 tentang kip 4. Otoritas jasa keuangan (ojk) baru saja menerbitkan aturan yang menjadi payung hukum bagi perbankan digital. Peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik peraturan.
Serpihan Pemikiran Hukum, Media, Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta:
Sinergi dan kesiapan infrastruktur pegang peran kunci. 11 tahun 2014 tentang ite 3. Perlindungan atas privasi dan data pribadi masyarakat.
Pemanfaatan Sarana Teknologi Ini Juga Merupakan Implementasi Dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Di era digitalisasi, perkembangan teknologi berbasis digital semakin cepat dan canggih. Dasar dari digitalisasi pertanahan yaitu pp no 18/2021 tentang kebijakan baru untuk mempercepat pendaftaran tanah serta menjadi payung hukum penerapan elektronik. Secara konstitusional, negara melindungan privasi dan data penduduk masyarakat.
Digitalisasi Penyiaran Telah Diupayakan Dilaksanakan Sejak Tahun 2007, Namun Terdapat Beberapa Kendala Dalam Pelaksanaannya.
Hingga akhirnya melalui uu no. Keppres ini mengatur mengenai pembentukan satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (satgas p2dd) dengan tujuan untuk : Salah satunya berkaitan dengan regulasi primer mengenai penyiaran digital.