Dasar Hukum Wp Ln. 8 tahun 1983 mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud dan bkp. Dasar hukum pelaksanaan ta di indonesia adalah uu no.
Penjelasan pasal 2 ayat (2) uu pph menyebutkan bahwa perbedaannya terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain: Tarif dan dasar pengenaan 20% dari jumlah bruto. Padahal, fungsi sebenarnya dari npwp sendiri lebih dari itu.
⚫ Skom4439/Modul 1 1.3 Kegiatan Belajar 1 Konsep Dasar Hukum A.
28 december 2011 at 5:08 pm. (wp dn dan but) 20% atau sesuai tarif p3b dari jumlah. Padahal, fungsi sebenarnya dari npwp sendiri lebih dari itu.
Dasar Hukum Uu 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H Ayat (1), Serta Pasal 33 Ayat (3) Dan Ayat (4).
Orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan; Wp op berpenghasilan rendah dapat mengajukan permohonan restitusi. 8 tahun 1983 mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud dan bkp.
Ln.2021/No.197, Tln No.6715, Jdih.setneg.go.id :
Pasal 13, pasal 13a, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 17a, pasal 17b, pasal 17c, pasal 17d,. Tarif dan dasar pengenaan 20% dari jumlah bruto. Halaman ini telah diakses 110863 kali.
(1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dilakukan Dalam Hal :
Ketentuan perpajakan sesuai uu kup. Landasan hukum pph pasal 4 ayat (2) pph pasal 21 hadiah non undian diterima wp orang pribadi. Penyerahan bkp dalam peraturan tentang.
Wp Op Berpenghasilan Rendah Dapat Mengajukan Permohonan Restitusi.
Mungkin setiap bulan dia harus keliling ke beberapa negara. Dasar hukum ketetapan / keputusan terdapat banyak pilihan yaitu : Subjek pajak dapat dibedakan atas subjek pajak dalam negeri.