Dasar Hukum Zona Integritas. Intrans publishing (setara press) tahun terbit : Peningkatan kualitas pelayanan publik pada pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
Menkumham terbitkan aturan baru soal zi. Pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi. Pembangunan zona intergritas mendasarkan pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 10 tahun 2019 sebagai perubahan dari permenpan rb.
Zona Integritas Yang Selanjutnya Disingkat Zi Adalah Predikat Yang Diberikan Kepada Satker Yang Pimpinan Dan Jajarannya Mempunyai.
Pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi. Dasar hukum pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (wbk) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (wbbm) di fakultas teknik universitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi. Pembangunan zona intergritas mendasarkan pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 10 tahun 2019 sebagai perubahan dari permenpan rb. Uu 28 / 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme;
Menkumham Terbitkan Aturan Baru Soal Zi.
Zona integritas blu p3tek kebtke mengadakan “internalisasi pembangunan zona integrasi” bertempat di hotel lor in sentul, kamis 28 juni 2018, puslitbangtek kebtke. Peraturan menteri hukum dan h ak asasi manusia republik indonesia nomor 11 tahun 2022 tentang. Ramli midian sihombing, ak., mm., ca.,cfra, qia direktur was lp bidang perekonomian bpkp jakarta, 08 agustus 2017 pembangunan zona integritas menuju wilayah.
Dasar Hukum Dasar Hukum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Di Fakultas Teknik Universitas.
Pada pengadilan agama muara labuh. Dasar hukum peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia no 37 thn 2012 ttg pedoman umum penanganan benturan kepentingan. Pada pengadilan agama bogor kelas 1a.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 Tahun 2015.
Saat ini banyak dari instansi pemerintahan yang menggaungkan istilah zona integritas termasuk di lingkungan kementerian hukum dan hak. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi adalah tentang pembangunan zona integritas. Pelaksanaan penilaian mandiri zona wbk/wbbm.