Perjanjian Kinerja Dasar Hukum

Peraturan Menteri Negara Pan Dan Rb Nomor 53.

Permen pan & rb no. Tugas, fungsi, visi dan misi; Yang menjadi dasar hukum penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan kelas iib muaro sijunjung adalah sebagai berikut :

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

Dasar hukum peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kerja sama dan hubungan lintas sektoral, pinjaman dan hibah; Sehubungan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya terkait area vi rb.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Dasar hukum penyusunan perjanjian kinerja pada bagian. Dasar hukum pengelolaan kinerja organisasi 1. Dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; Nilai dasar pegawai kementerian panrb; Tugas, fungsi, visi dan misi;

Dasar Hukum Struktur Organisasi Sejarah Singkat Publikasi Regulasi Promosi Laporan Kinerja Perjanjian Kinerja Pelatihan Dasar Cpns Gelombang Iii Resmi Dibuka Oleh.

249/pmk.02/2011 tanggal 28 desember 2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Nilai dasar pegawai kementerian panrb;