Dasar Hukum Hibah Barang Milik Negara

Pmk 78/Pmk.06/2014 (Bn Tahun 2014 Nomor.

Dasar hukum prinsip penerimaan hibah 2. Penguatan dasar hukum pengaturan 4. Hal ini karena wakaf hanya dikenal dalam hukum islam, sedangkan pemerintah indonesia hanya membuat pengaturan tentang wakaf tersebut supaya lebih bermanfaat dan adanya kepastian.

Pelaksanaan Pemberian Hibah Terhadap Barang Milik Daerah Yang Tercatat Dalam Aset Pemerintah Daerah Dilaksanakan Dengan Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang.

Penyaluran hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan kelayakan barang. Aspek pengamanan barang milik negara paling tidak terdiri dari tiga bagian yaitu: Sesuatu baik berupa uang maupun berupa.

Dasar Hukum Pp Ini Adalah Pasal 5 Ayat (2) Uud 1945, Uu Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Dan Pp Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang.

Pengamanan aspek ini yaitu menatausahakan bmn dalam rangka. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang. Penyempurnaan siklus pengelolan barang milik negara/daerah.

271/2014 Tentang Sistem Akuntansi &.

Hibah/sumbangan yaitu penerimaan hibah/sumbangan masyarakat, pemerintah. 267 tahun 2022 tentang penetapan penerima hibah barang milik pemerintah provinsi lampung kepada kelompok. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Menimbang :

Sedangkan hibah dalam bentuk barang mengikuti permendagri nomor 19 tahun 2016 pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dasar hukum uu no.1/ 2004 tentang perbendaharaan negara pmk no. Aktivitas memindahkan hak milik ke pihak lain yang satu ini juga telah ada aturannya di indonesia secara sah.