Dasar Hukum Wilayah Ppat

Tanah, Telah Membagi Ppat Dalam 3 (Tiga) Kelompok Yaitu:

Pengawas ppat yang berkedudukan di kantor wilayah bpn. Cakupan wilayah notaris meluas hingga satu wilayah provinsi. Perbedaan dasar hukum notaris dan ppat;

5 Tahun 1960 Ketentuan Hukum Tentang Ppat Yang Di Atur Dalam Uupa Yaitu Pasal 19 Uupa Yang Menyatakan Bahwa:

2.1.2 dasar hukum pejabat pembuat akta tanah (ppat) dasar hukum ppat adalah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang pejabat pembuat akta tanah. Protokolnya dialihkan kepada ppat lain di wilayah. Pejabat pembuat akta tanah (ppat) sesuai dengan peraturan pemerintah no.

Perbedaan Kewenangan Notaris Dan Ppat;

Kemudian, mengenai wilayah kerja ppat, disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016. Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa 1 dosen fakultas hukum universitas panji sakti. Tapal batas seperti batas negara, wilayah, antar provinsi, antar kabupaten/kota, kecamatan, hingga batas desa perlu dipetakan secara presisi.

Pasal 4 (1) Ppat Dapat Membuat.

62 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan ham no. Ikatan pejabat pembuat akta tanah disingkat ippat adalah perkumpulan / organisasi bagi para ppat, berdiri semenjak tanggal 24 september 1987, diakui sebagai badan hukum. Pasal 1 angka 8 daerah kerja ppat adalah suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang ppat untuk membuat akta.

5 Tahun 1960, Pp No.

Dasar hukum ppat diantaranya uu no. Profesi notaris diatur dalam peraturan menteri hukum dan ham no. Selain itu, cakupan wilayah kerja notaris juga lebih luas yaitu meliputi satu wilayah provinsi.