Dasar Hukum Kepangkatan Pns. Pertimbangan untuk pns yang menduduki no.urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Berkaitan dengan ini, tips hukum akan mengulas tentang baperjakat.
Serda Sjaefrizal dan Serda Abdi Siswa Terbaik Sejurba Hukum dan Sejurba from tni-au.mil.id
Dasar hukum pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan pp no. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no. Daftar urut kepangkatan (duk) pns ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut :
2) Peraturan Pemerintah Nomor 15.
Adapun pembahasan yang tercakup di dalam pp nomor 11 tahun 2017 ini adalah : Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor. ( 1) pns diberhentikan sementara, apabila:
Surat Edaran Kepala Bkn 03 Tahun 1980 :
12 tahun 2002 kenaikan pangkat reguler/kpo 1. Landasan hukum duk daftar urut kepangkatan (duk) pns ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : Uu nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 2.
Diangkat Menjadi Komisioner Atau Anggota Lembaga Nonstruktural ;
16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pns. 1) pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 upk 1974. Pedoman pembuatan daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No.
Hal itu pula yang membedakan peran. Minimal untuk setiap periode kepangkatan. Dear all, sekedar berbagi info tentang daftar urut kepangkatan pns:
Jabatan Pimpinan Tinggi Adalah Sekelompok Jabatan Tinggi Pada Instansi Pemerintah.[6] Susunan Pangkat Dan Golongan Ruang Pns Pada.
Peraturan pemerintah (pp) tentang daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil. 51 tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis hukum. Dalam pasal 56 dijelaskan bahwa pejabat.
