Dasar Hukum Fungsi Kecamatan. Written by maya sari october 20, 2015. Dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan adalah instruksi menteri dalam negeri nomor 28 tahun 1984.
Peraturan daerah nomor 03 tahun 2021 tentang perubahan atas perda kota surabaya nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat. Peraturan daerah kabupaten kendal nomor 22 tahun 2007 tentang susunan kedudukan dan tugas pokok pemerintah kecamatan dan pemerintah. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Mengacu Pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1, Yang Dimaksud Uptd Ppa Adalah :
Dasar hukum, tugas dan fungsi :: Profil kecamatan sungai tarab ini disusun dengan mengacu sepenuhnya kepada aturan hukum terkait, antara lain: Kecamatan merupakan wilayah administratif yang berada di bawah kabupaten atau kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
Tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan se kabupaten bantul. Kami melayani jasa pengurusan izin usaha, termasuk juga sertifikat laik fungsi (slf). Peraturan daerah kabupaten kendal nomor 22 tahun 2007 tentang susunan kedudukan dan tugas pokok pemerintah kecamatan dan pemerintah.
Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Walikota Terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya.
Pemerintah kota samarinda dewan perwakilan rakyat daerah kota. Peraturan presiden republik indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Sebagai dasar pembuatan ekspose dalam rangka penilaian kelurahan terbaik tingkat kota medan tahun 2019.
Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Rincian, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan.
Peraturan daerah nomor 03 tahun 2021 tentang perubahan atas perda kota surabaya nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat. Kecamatan sukamulya, merupakansalah satu satuan kerja perangkat daerah (skpd) dikabupaten tangerang yang mempunyai wilayah kerja. Written by maya sari october 20, 2015.
Demikian Disebutkan Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Sosial No.
Dasar hukum kecamatan pleret adalah : Dasar hukum, tugas, dan fungsi. “pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.” a) pasal 4 ayat (1) pp nomor 17.