Dasar Hukum Dp3 Pns. (ppkp / dp3) bernilai baik selama 2 tahun terakhir. Daftar penilaian pelaksanan pekerjaan pns (dp3) pp no.
PPT PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS ( PP 46 TAHUN 2011 from www.slideserve.com
Dasar hukum dp3 adalah undang undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian jo. Dasar hukum dp3 adalah pp no10 tahun 1979 dan surat edaran kepala bkn no. Keputusan kepala bkn (kepka bkn) peraturan kepala lembaga administrasi negara (perka lan).
Skp (Sasaran Kerja Pegawai) Merupakan Rencana Kerja Dan Target Yang Akan Dicapai Oleh Seorang Pns/Asn Dalam Satu Tahun.
Dasar hukum dp3 adalah undang undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian jo. (ppkp / dp3) bernilai baik selama 2 tahun terakhir. Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil.
Pembayaran Gaji Pns Daerah Dengan Gaji Pokok Baru Sesuai Pp No.22 Tahun 2013 Tidak Perlu Menunggu Ketentuan Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian.
Sebenarnya setiap ktun yang dikeluarkan badan atau pejabat tun, dicantumkan dasar hukum penerbitan. Apabila pns yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam daftar penilaian pelaksanaan. Salam dan sorry late reply baru bisa buka laptop saat ini.
Dasar Hukum Dp3 Adalah Pp No10 Tahun 1979 Dan Surat Edaran Kepala Bkn No.
Dasar hukum dp3 adalah pp no.10 tahun 1979 dan surat edaran kepala bkn no. 51 tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis hukum. Daftar penilaian pelaksanan pekerjaan pns (dp3) pp no.
Hal Tersebut Sesuai Dengan Amanat.
(19) tercantum dalam pasal 340, pasal 353, dan pasal 355. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no. Informasi tersedia setiap saat sop prosedur penilaian dp3 pns.
Lebih Lanjut Mamat (Mamat , 2012 :
Pekerjaan (dp3) lldikti wilayah iii. (1) penilaian kinerja pns dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada. Dasar hukum peraturan bkn nomor 3 tahun 2020 tentang juknis pemberhentian pns, adalah:
