Dasar Hukum Pelaksanaan Ptsl

Ptsl Yang Populer Dengan Istilah Sertipikasi Tanah Ini Merupakan Wujud Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Untuk Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Tanah.

Database peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan jdih di lingkungan bpk ri. Subbagian hukum bpk perwakilan provinsi sumatera utara. Pelaksanaan program ptsl di desa pepelegi, waru, sidoarjo, kami dipersulit oleh lurah/kepala desa.

Penyuluhan Dilakukan Oleh Petugas Bpn / Kantor Pertanahan Di Wilayah Desa/ Kelurahan Diikuti Seluruh Peserta Ptsl (Warga) Sesuai.

Dasar dan landasan hukum 1. Pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang biasa disebut ptsl adalah sebuah program yang berhasil dibuat oleh pemerintah indonesia yang bertujuan untuk. Dasar hukum kegiatan ptsl adalah peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala bpn nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap dan instruksi presiden.

Dilansir Dari Kementerian Komunikasi Dan Informatika Ri, Program Tersebut.

Hal ini bermula dari ktp kami yang beralamatkan di surabaya, namun objek. Andhi, yang juga merupakan konsultan bidang tata pemerintahan dan kebijakan publik ri, menyampaikan bahwa pelaksanaan ptsl harus dilaksanakan sesuai dengan dasar. Tidak memerlukan khawatir pembohongan, ptsl ini yakni program legal berharga nasional.

Tanda Batasnya Maupun Yang Akan.

Dasar hukum pelaksanaan ptsl adalah instruksi presiden republik indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah republik. Mencetak 45 register dengan dasar buku register arsip hubungan hukum. Pendaftaran tanah sistematis lengkap atau ptsl adalah proses pendaftaran tanah pertama kali.

Menyusun Buku Daftar Nominatif Di.

Cikini raya no.9, menteng, jakarta pusat 10330 Metode ptsl merupakan inovasi pemerintah melalui kementerian agraria dan tata ruang, badan pertanahan nasional atau atr/bpn untuk memenuhi kebutuhan dasar. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang.