Dasar Hukum Indikator Kinerja Utama. Mekanisme pengukuran kinerja yang dilakukan di unesa , dengan melibatkan : Dasar perubahan target indikator kinerja utama (iku) dan indikator kinerja kegiatan (ikk) antara lain dokumen keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor 116 tahun 2021 tentang.
PELATIHAN DASAR HARI KE 2 from kepri.kemenkumham.go.id
1 tahun 2022 tentang indikator kinerja utama pemerintah kabupaten demak. Indikator kinerja utama (i ku) badan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri kabupaten madiun; Yang menjadi dasar hukum penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan kelas iib muaro sijunjung adalah sebagai berikut :
Sekretaris Mahkamah Agung, A.s Pudjoharsoyo, Meminta Kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Di Seluruh Indonesia.
Penetapan kinerja bnn tahun 2014 menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja utama sebanyak 21 (dua puluh satu) indikator. Kinerja utama atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no.
Indikator Kinerja Utama (Iku) Tahun 2021.
Yang menjadi dasar hukum penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan kelas iib muaro sijunjung adalah sebagai berikut : Indikator kinerja utama (i ku) badan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri kabupaten madiun; Indikator kinerja input terdiri atas besamya dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (sdm).
Tugas, Fungsi, Visi Dan Misi.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasar 3 dan pasal 4. Landasan hukum indikator kinerja utama yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan melalui keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 754/p/2020. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Tema Jenis Tahun Perwakilan Glosarium Kategori Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten.
Penetapan indikator kinerja utama mahkamah agung republik indonesia. Mengenai penetapan indikator kinerja utama di lingkungan pemerintah dengan peraturan bupati. Landasan hukum penyusunan adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan perubahan indikator kinerja utama (iku) kabupaten cirebon adalah :
Tim Pelaksana Terdiri Dari Tim Perencanaan , Tim Keuangan , Spi Dan Ppm.
Per/ 20/ m.pan/ 1 1 / 2008. Dasar perubahan target indikator kinerja utama (iku) dan indikator kinerja kegiatan (ikk) antara lain dokumen keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor 116 tahun 2021 tentang. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
