Dasar Hukum Isps Code. Pengenalan secara umum terhadap definisi, sasaran dan penerapan ism code. Sehingga pengambilan keputusan mempunyai dasar yang kuat.
Pada dasarnya isps code ini terdiri dari 2 (dua) bagian besar, yang disebut bagian a (part a) dan bagian b (part b). Isps code (the international ship and port facility security) code. Ship and port facility security / isps code) di wilayah indonesia, serta pedoman pelaksanaan isps code di indonesia terdapat dalam peraturan menteri perhubungan nomor 134 tahun.
Pada Dasarnya Isps Code Ini Terdiri Dari 2 (Dua) Bagian Besar, Yang Disebut Bagian A (Part A) Dan Bagian B (Part B).
Jaringan dokumentasi dan informasi hukum kemenko marves Jika anda membutuhkan bantuan untuk mengurus perizinan silahkan hubungi kami di : Direktur kesatuan penjagaan laut dan pantai (kplp) menyebutkan bahwa peraturan menteri perhubungan nomor pm 134 tahun 2016 tersebut telah secara jelas.
Kebijakan Keselamatan Dan Perlindungan Lingkungan.
Humas (31/8/2022) | guru besar hukum internasional unair prof. Sehingga pengambilan keputusan mempunyai dasar yang kuat. Ism code adalah salah satu contoh standar sistem manajemen k3 dan lingkungan.
Ship And Port Facility Security / Isps Code) Di Wilayah Indonesia, Serta Pedoman Pelaksanaan Isps Code Di Indonesia Terdapat Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun.
Dirjen agus mengungkapkan ada 4 (empat) hal penting yang harus diperhatikan demi suksesnya pelaksanaan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai dengan konvensi. Lebih kurang sejajar dengan ohsas 18001:2007 dan iso 14001:2004. Ketentuan ini dikenal dengan nama isps code.
1 Tahun 2009 Mariske Myeke Tampi.
Bagian a berisi segala ketentuan yang wajib dilaksanakan (mandatory) oleh. Apa yang dimaksud dengan isps code? Pengenalan secara umum terhadap definisi, sasaran dan penerapan ism code.
Isps Code (The International Ship And Port Facility Security) Code.
Khusus mengenai keamanan pelabuhan, sejak tanggal 1 juli 2004 telah ditetapkan isps code (international ship and port security code) yang diberlakukan untuk seluruh dunia. Koesrianti berkesempatan menjadi salah satu narasumber pada plenary sessions konferensi nasional hukum maritim. 17 tahun 2008 tentang pelayaran.