Dasar Hukum Jabatan Arsiparis. Dasar hukum jafung umum peraturan kepala bkn no. Dasar hukum pengakuan arsiparis sebagai jabatan fungsional:
4 tahun 2017 tentang pelaksanaan tugas jabatan fungsional arsiparis. Nah, berikut ini adalah beberapa peran atau fungsi dan tugas dari seorang arsiparis, antara lain yaitu: Tugas & fungsi, keuangan, gaji & tunjangan, keuangan:
Fungsional Arsiparis, Diklat Teknis Kearsipan, Diklat Dasar Kearsipan Dan Diklat Peningkatan.
Permenpan rb nomor 48 tahun 2014 jabatan fungsional arsiparis uraian tugas dan kegiatan pokok hak dan kewenangan. Permen pan & rb no. Dasar hukum kearsipan • uu nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan • pp nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan uu nomor 43 tahun 2009 tentang.
Aturan Rangkap Jabatan Di Indonesia Diatur.
36/1990 tentang angka kredit arsiparis; Pemberian tunjangan arsiparis bagi pnsyang bekerja pada pemerintah pusat, menurut perpres ini,. 39 tahun 2007 tata cara permintaan pemberian dan penghentian tunjangan jabatan fungsional peraturan bkn tata cara.
Per Tahun 2017 Saja Jumlah Arsiparis Hanya Mencapai 2,5% Dari Total Ahli Yang Dibutuhkan.
Dasar hukum pengakuan arsiparis sebagai jabatan fungsional: Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas. Pembahasan kebutahan jabatan fungsional arsiparis.
Secara Khusus Dimaksudkan Untuk Menyebarluaskan Informasi Peraturan.
Pengakuan arsiparis sebagai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam keputusan menpan nomor 36/1990 tanggal 12 mei 1990, didukung oleh persyaratan profesionalisme. 51 tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis hukum. Lulus uji kompetensi pada jenjkang jabatan sesuai.
Secara Khusus Dimaksudkan Untuk Menyebarluaskan Informasi.
Dasar hukum jafung umum peraturan kepala bkn no. Berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 30 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah kementerian hukum. Tulis hasil kerja sesuai dengan uraian tugas 2) tulis satuan hasil kerja seperti: