Dasar Hukum Perceraian Pns. 45 tahun 1990, bagi anda yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (pns) baik pns di kepolisian, tni maupun pns di instansi lainnya dan berkeinginan untuk. 45 tahun 1990, pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih.
3) menyakiti badan/jasmani istri saya, atau. 2) tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya. 3 tahap mendapatkan izin atasan dalam perceraian pns.
Salah Satu Berkas Yang Harus Disertakan Di Dalam Proses Permohonan Perceraian Pns Adalah Laporan Perceraian.
Ayah saya berstatus sebagai pns yang diberhentikan pada 2018. Dia terjerat kasus dugaan korupsi dan dinyatakan bersalah pada 2010. Berikut ini peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pns yang tertuang dalam peraturan pemerintah atau pp nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan.
Dasar Hukum Pp 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pns Adalah:
3 tahap mendapatkan izin atasan dalam perceraian pns. 45 tahun 1990, bagi anda yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (pns) baik pns di kepolisian, tni maupun pns di instansi lainnya dan berkeinginan untuk. Sesuai dengan surat edaran dari kepala bakn nomor 08/se/1983 menyebutkan bahwa.
2) Tidak Memberi Nafkah Wajib Kepadanya 3 (Tiga) Bulan Lamanya.
Dasar hukum peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas pp 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pns : Tercatat, ada beberapa aturan perceraian pns yang wajib dipatuhi oleh anggota. Pengaturan masalah perceraian di indonesia secara umum terdapat dalam uu no.
Pasalnya, Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atau Pns Ini Memiliki Peraturan Khusus Bagi Anggota.
Dasar hukum perceraian pegawai negeri sipil pengaturan hukum khusus perceraian bagi pegawai negeri sipil terdapat dalam pp no. Hukuman disiplin bagi pns yang. 10 th 1983 diubah dengan ppemerintah no.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai.
Dasar hukum pemberhentian pns atas dasar putusan pidana. Menurut pasal 3 pp no. Dasar hukum / referensi peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.