Dasar Hukum Desa Bebas Narkoba

Dasar Hukum Desa Bebas Narkoba. Penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif. 123 oleh bnn editor 15 okt 2021.

DENGAN SOSIALISASI STOP PUNGLI BAHBINKAMTIBMAS ANTISIPASI AKSI PUNGUTAN from polresmalteng.com

Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan alokasi dana desa sebagaimana diatur dalam uu 6/2014 jo. Peredaran narkoba dan obat terlarang maka perlu menetapkan satuan tugas (satgas) anti narkoba di pengadilan tinggi kalimantan barat. Merujuk pada uu no 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 54 menyatakan pecandu.

Sosialisasi Desa Bebas Narkoba Oleh Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kementerian Desa, Bito Wikantosa, Dan Anggota Komisi V Dpr Ri Ir H Sudjadi Diberikan Kepada.

“terciptanya pemerintahan yang baik dan transparan, masyarakat desa yang makmur,. Uu 6 tahun 2014 tentang desa ini sah di jakarta pada tanggal 15 januari 2014 dan. Penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif.

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat / bahan berbahaya. Ratih frayunita sari, s.i.kom., m.a. Penyuluh bnk halut i dewa ayu yulita astari mengenalkan bahaya narkoba pada anak.

Perspektif Hukum Dalam Permasalahan Narkoba.

Gubernur jawa tengah ganjar pranowo, melaunching program desa bersinar atau bersih narkoba bersama badan narkotika nasional (bnn) jawa tengah. Kerjasama ini dalam rangka mewujudkan desa bersih dari narkoba. Visi dan misi desa :

Untuk Itu Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas I.b Salah Satu Lembaga Penegak Hukum Bertekad Untuk Ikut Mencegah Peredaran Dan Penyatahgunaan Narkoba Terutama Pada Lingkungan.

Dalam hal seorang terpidana tidak dapat membayar pidana denda, maka secara umum berdasarkan kuhp, terpidana yang bersangkutan akan. Surah al a'raf ayat 157. (bnn) republik indonesia, jumlah kasus narkoba yang terkait hukum pada tahun 2013 sebanyak 35.436 orang.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.

Jatim studi di tingkat sd,. Perdes ini efektif untuk menangkal peredaran narkoba hingga ke tingkat desa. Rencana aksi kelompok kerja (pokja) 1.