Dasar Hukum Pembentukan Pdam. Berdasarkan pasal 1 angka 1 peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum (“permendagri 2/2007”), pdam. Pdam delta tirta kabupaten sidoarjo.
(3) pdam mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening. Tempat kedudukan hukum pasal 4 (1) pdam berkedudukan di kabupaten lombok utara. Dewi sartika 287, cawang, jakarta timur, telp.
Penyertaan Modal Daerah Dengan Landasan Hukum Dan Kepastian Hukum;
Tentang pendirian pdam kabupaten banyumas. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk. Top pdf naskah akademik rancangan peraturan daerah kabupaten batang tentang pembentukan produk hukum daerah bab i pendahuluan dikompilasi oleh 123dok.com.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (“Permendagri 2/2007”), Pdam.
Karenanya, bapemperda dprd dki meminta pdam mengkaji lagi naskah akademik sebagai dasar pembahasan pasal per pasal dalam usulan perubahan perda tentang pdam. Peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 5 tahun 1974 tgl. Ada beberapa pasal yang menjelaskan mulai dari susunannya, tugas.
Pdam Adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pandeglang.
Pedoman pemantauan dan evaluasi kinerja; Sidoarjo dulu dikenal sebagai pusat. Itu berarti, pegawai pdam tidak berstatus pns.
3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Bombana.
Dasar hukum dewan perwakilan rakyat (dpr) tercantum dalam undang undang dasar 1945. Tatacara permohonan pengesahan, pembentukan dana pensiun. (2) pdam dapat mendirikan cabang di daerah lain di luar kabupaten dengan mengikuti ketentuan.
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi.
Dasar hukum pendirian pdam tirta tarum kabupaten karawang berdasarkan pada surat keputusan dirjen cipta karya no. Memenuhi ketentuan uu pemerintahan daerah, kanwil kemenkumham ntt bulatkan konsepsi ranperda kab tts tentang penyesuaian bentuk hukum pdam menjadi. Dasar hukum sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip).