Dasar Hukum Bongkar Muat. Izin usaha perusahaan cabang bongkar muat barang dari dan ke kapal yang. Peraturan pemerintah nomor 5 tahun.
60 tahun 2014 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang. 60 tahun 2014 mengatur secara spesifik. Dalam keputusan menteri perhubungan no.
Bongkar Muat Pada Saat Kegiatan Proses Bongkar Muat Di.
Pelayanan penyelesaian bongkar di luar kawasan pabean seksi pkcdt 2. Peraturan menteri perhubungan nomor pm 60 tahun 2014 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang dari dan. Staf khusus bidang keterbukaan informasi publik menteri perhubungan hadi m.
Pengoptimalisasian Kegiatan Bongkar Muat Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja Terminal Jamrud Utara Pt.
Sebelum mengetahui dasar hukum dalam bongkar muat, terlebih dahulu diketahui mengenai dasar hukum pengangkutan laut yang diatur dalam berbagai macam peraturan antara lain : Keselamatan penerimaan dan penyerahan barang. Roeslan salah dalam stelsel pidana indonesia (1987) menjelaskan, hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif indonesia.
Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat Tanggal Efektif No Halaman Dasar Hukum :
Bongkar muat adalah pekerjaan penerimaan barang di gudang / lapangan penumpukan dan menyerahkan ke atas truk penerima barang untuk cargo yang dibongkar, sebaliknya untuk. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu. Kebenaran laporan yang disampaikan, 4.
Pemuatan Barang Ekspor Pelayanan Penyelesaian Muat Di Luar Kawasan Pabean (Non Dpe) Seksi Pkcdt.
Memiliki tenaga ahli bongkar muat (ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga) 7: Pengawasan kegiatan bongkar muat barang (b/m) di pelabuhan dasar hukum 1. Mengatur penggunaan tenaga kerja bongkar muat.
Izin Usaha Perusahaan Cabang Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal Yang.
2.1 pengertian bongkar muat dalam kamus umum bahasa indonesia (2015), kata “bongkar” berarti. Dimaksud dengan perusahaan bongkar muat (pbm) adalah badan hukum indonesia. 60 tahun 2014 mengatur secara spesifik.