Dasar Hukum Siupal. 25 juni 2018 25 juni 2018 legal.co.id leave a comment. Dasar hukum siuppak selanjutnya adalah, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2000 mengenai kepelautan.
Kegiatan keagenan kapal hanya dapat dilakukan oleh perusahaan. “dalam hal ini modal yang diserahkan cukup besar, sehingga tidak semua. Uu 17 tahun 2008 pp 20 tahun 2010 jo.
Perusahaan Dapat Memperoleh Siupal Setelah Memenuhi Persyaratan Serta Modal Minimum Dasar Yang Telah Ditentukan Oleh Peraturan.
Dasar hukum terkait surat izin usaha perusahaan angkutan laut (siupal) pemerintah telah menerbitkan beberapa aturan terkait surat izin usaha perusahaan angkutan. Uu 17 tahun 2008 pp 20 tahun 2010 jo. Surat izin usaha perusahaan angkutan laut (siupal) dasar hukum :
Anda Yang Tidak Memiliki Ipal Sebagai Bukti Pengelolaan Air Limbah Secara Tidak Langsung Tidak Patuh Dengan Dasar Hukum Ipal.
Memiliki modal dasar perusahaan minimal sebesar 50 miliar. Pemohon mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan surat izin usaha angkutan laut pada bagian front office. Lengkap dengan syarat dokumen dan teknis yang ada.
Para Pihak Yang Nantinya Melanggar Ketentuan Tentang Pemanfaatan Air Tanag Maka Akan Mendapatkan Hukuman Pidana Sesuai Dalam Pasal 15 Ayat (1) Uu Pengairan.
Siupal wajib dimiliki karena sebagai dasar untuk ketertiban perizinan dalam berbisnis di wilayah maritim negara indonesia dengan baik. Kegiatan keagenan kapal hanya dapat dilakukan oleh perusahaan. Surat izin usaha perusahaan angkutan laut (siupal) merupakan sebuah surat izin yang nantinya diberikan kepada perusahaan pelayaran.
Baik Itu Syarat Pengurusan Siupal, Syarat Pengurusan Siup Cv, Atau Syarat Pengurusan Siup Perorangan.
Persyaratan kepemilikan modal perusahaan minimal. Pengajuan izin pembuatan ipal tidak membutuhkan biaya. Ksop keluarkan ijin layar kepada kapal tidak kantongi siupal, ini komentar pengajar ilmu hukum.
Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Merupakan Surat Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Atau Menteri Terkait Kepada Orang Yang Mangadakan Kegiatan Usaha.
Kedua, memiliki modal dasar perusahaan minimal rp50m dan modal disetor minimal rp12.5m. Roeslan salah dalam stelsel pidana indonesia (1987) menjelaskan, hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif indonesia. Membuat siupal (surat izin usaha perusahaan angkutan laut) yang memerlukan dokumen persyaratan sebagai berikut: