Dasar Hukum Kementrian Keuangan. Pasal 17 huruf a uu nomor 14 tahun 2008 2. Peraturan kementerian keuangan (pmk) no.
Uu no 5 tahun 2014; Pasal 17 ayat (3) undang. (1) pusat pendidikan dan pelatihan pegawai adalah unsur pendukung tugas kementerian di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai.
Pedoman Umum Penamaan, Singkatan Dan Akronim Instansi Pemerintah.
Lhp yang terkait penegakan hukum 1. Di samping uud 1945 masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis. Uu nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan.
Dasar Hukum Implementasi Pengarusutamaan Gender Di Kementerian Keuangan.
Pp nomor 58 tahun 2005. Prosedur akuntansi pada dasarnya adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban. Peraturan kementerian keuangan (pmk) no.
Peraturan Kementerian Keuangan (Pmk) Tentang.
Uu no 5 tahun 2014; Dasar hukum dari kementerian republik indonesia adalah. Dasar hukum penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga (k/l) yaitu sebagai berikut.
Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/Pmk.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Sebagai Berikut.
Pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana pfk. Uu no 23 tahun 2014; 13 tahun 2012 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan.
Terdapat Dua Pengertian Tentang Keuangan Daerah Yang Dilansir Dari Situs Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Yaitu.
Pengetahuan yang tercantum di kemenkeupedia merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak. (2) pusat pendidikan dan pelatihan. Pasal 17 ayat (3) undang.