Pemusnahan Miras Dasar Hukum

Pemusnahan Miras Dasar Hukum. Dalam pasal 2 dan 3 dijelaskan soal dasar hukum majelis permusyawaratan rakyat yang berbunyi: Haram hukumnya bagi seorang muslim mengkonsumsi minuman keras.

Pemerintah Kabupaten Sleman » Blog Archive » pemusnahan miras
Pemerintah Kabupaten Sleman » Blog Archive » pemusnahan miras from www.slemankab.go.id

Menurut dia, pengaturan legalisasi peredaran miras sebenarnya bukan diatur dalam perpres 10/2021, melainkan diatur dalam perpres no. 74 tahun 2013 yang masih berlaku dan. Miras sangatlah dilarang dalam agama.

Pemusnahan Narkotika Dan Prekursor Narkotika Adalah Bagian Dari Wewenang Penyidikan Yang Diatur Dalam Uu Narkotika Dan Peraturan Kepala Bnn 7/2010.

Lebih lanjut purwatmo menjelaskan bahwa selain melakukan pemusnahan bmn, bea cukai kendari hari ini juga melaksanakan serah terima barang hibah bmn kepada. Oleh karenanya, masyarakat purwakarta harus menjauhi barang memabukan ini. Dasar hukum penyitaan itu dari perda kota tangerang nomor 7 tahun 2005 tentang minuman.

Pemusnahan Arsip Dengan Jangka Simpan 10 Tahun Atau Lebih Ditetapkan Dengan Persetujuan Pimpinan Lembaga Negara/Badan Pemerintahan Yang Bersangkutan Setelah Mendapatkan.

Oleh karenanya, masyarakat purwakarta harus menjauhi barang memabukan ini. Hal itu ditegaskan dalam alquran dan hadis. 13 tahun 2003 pada tanggal 21 april 2003 tentang juknis pelaksanaan pp no.

Sebenarnya, Kerusakan Yang Ditimbulkan Miras (Minuman Keras) Yang Merupakan Salah Satu Jenis Khamer Telah Dimaklumi Bersama.

219) allah sang khaliq maha. 74 tahun 2013 yang masih berlaku dan. Tapi wajib membentuk perseroan terbatas dengan dasar hukum indonesia.

Menurut Dia, Pengaturan Legalisasi Peredaran Miras Sebenarnya Bukan Diatur Dalam Perpres 10/2021, Melainkan Diatur Dalam Perpres No.

Sebenarnya, peraturan tentang minuman beralkohol di indonesia. Ajaran agama pun dengan jelas melarang hal itu, serta tentunya bisa menjadikan kita terjerat. Oleh karenanya, masyarakat purwakarta harus menjauhi barang memabukan ini.

Dalam Pasal 2 Dan 3 Dijelaskan Soal Dasar Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat Yang Berbunyi:

Kelima, keputusan kepala bkn no. Keputusan mencabut perpres investasi miras itu muncul. Ajaran agama pun dengan jelas melarang hal itu, serta tentunya bisa menjadikan kita terjerat.