Dasar Hukum Skph. 04 tahun 1987 tentang tata cara penunjukan dan kewajiban wewenang ahli k3. Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai.
PT. KUALITAS INDONESIA SISTEM from www.kiscerti.co.id
Bulan sejak skp diterbitkan, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan. “skp sebagaimana dimaksud memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang pns setiap tahun. 45 tahun 2009 pasal 20 ayat 1:
Pelaksanaan Pembangunan Skpt 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan.
Skpkb dalam jangka waktu 5 tahun: Sasaran kerja pegawai yang selanjutnya disingkat skp adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai , yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas ptkp.
Surat Ini Merupakan Salah Satu Sarana Administrasi Bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Untuk Melakukan Penagihan Pajak,.
Oleh karena itu dapat ditagih dengan paksa, sesuai dengan ketentuan uu no.19 tahun 2001 tentang. Alpha/tidak menyampaikan spt/tidak benar (sanksi 200 %) 3: Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud, skp dapat memuat kinerja.
Ayat (3) Setiap Orang Yang Melakukan Penanganan Dan Pengolahan Ikan.
Sanksi surat ketetapan pajak kurang bayar (skpkb) sanksi administrasi. Dasar hukum skp dasar hukum skp: Dasar hukum penunjukan ahli k3.
“Skp Sebagaimana Dimaksud Memuat Kinerja Utama Yang Harus Dicapai Seorang Pns Setiap Tahun.
Pasal 16 ayat (1) uu kup. Dasar hukum penerbitan skp yaitu : Tangkapan layar surat edaran menteri panrb no.
Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Wajib pajak yang wajib mendaftarkan dan mendapatkan npwp adalah sebagai berikut : “ (9) dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau diterima sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi. Penelitian ini dilakukan berlatar belakang atas tanah merupakan kebutuhan dasar dalam pelaksanaan kegiatan produktif manusia, baik sebagai wadahnya maupun sebagai faktor.
.jpg)