Dasar Hukum Dibentuknya Badan Pemeriksaan Keuangan Diatur Dalam Ketentuan. Uu no 5 tahun 2014; Aturan hukum laporan keuangan tahunan perusahaan.
Pimpinan badan pemeriksa keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** ) pasal 23g. Politiae legius non politii adoptandae, hukum harus berada diatas politik bukan sebaliknya mengikuti keinginan para politisi badan pemeriksa keuangan, yang selanjutnya. Badan usaha milik negara (bumn) diharapkan dapat.
(1) Untuk Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Tentang Keuangan Negara Diadakan Satu Badan Pemeriksa Keuangan Yang Bebas Dan Mandiri.
Dasar hukum bumn yaitu uu nomor 19 tahun 2003yang berisi maksud dan tujuan dapat diringkas di bawah ini: Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan surat penetapan pemerintah no.11/oem tanggal 28 desember 1946 tentang pembentukan badan pemeriksa. Uu no 7 tahun 2001;
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Ini Adalah :
Hukum perceraian (tentang alasan onheelbare tweespalt/perpecahan yang tidak dapat dirukunkan kembali) hukum acara perdata. Hukum pajak dalam pembukuan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Uu no 23 tahun 2014;
Badan Pemeriksa Keuangan Berkedudukan Di Ibu Kota Negara, Dan Memiliki Perwakilan Di.
Aturan hukum laporan keuangan tahunan perusahaan. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; Pimpinan badan pemeriksa keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** ) pasal 23g.
(1) Untuk Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Tentang Keuangan Negara Diadakan Satu Badan Pemeriksa Keuangan Yang Bebas Dan Mandiri.
(2) pimpinan badan pemeriksa keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** ) pasal 23g (1) badan pemeriksa keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap. (1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di badan pemeriksa keuangan ri.
Politiae Legius Non Politii Adoptandae, Hukum Harus Berada Diatas Politik Bukan Sebaliknya Mengikuti Keinginan Para Politisi Badan Pemeriksa Keuangan, Yang Selanjutnya.
Sedangkan, dalam periode pasca amandemen iii uud 1945, pengertian keuangan negara tidak hanya sebatas pada apbn, tetapi juga termasuk pada pengertian apbd. (2) pimpinan badan pemeriksa keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** ) pasal 23g (1) badan pemeriksa keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap. Badan usaha milik negara (bumn) diharapkan dapat.